Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta

Ketua Komisi E DPRD Igo Ilham (F-PKS) mengaku sangat kecewa dengan pernyataan dari Ketua DPRD itu dan menyebutkan kondisi ini akan memicu mosi tidak percaya pada pimpinan dewan. "Saya tidak mengerti kenapa di level pimpinan dewan perubahan ini belum selesai."

Seorang pengamat ekonomi fiskal daerah mengkhawatirkan kondisi macetnya pembangunan dan upaya mitigasi krisis sosial akibat inflasi dan bencana oleh DKI nantinya. "Jika lambat sahkan anggaran, eksekutif akan berkeluh dan berkelit bahwa penyerapannya yang juga terlambat. Ini menyangkut kredibilitas dewan yang dipertaruhkan. Pimpinan harus tegas dan menunjukan leadership yang elegan. Jangan membuat bias informasi di masyarakat dengan lontaran yang menyesatkan". "Mana tahu ternyata problemnya ada di level puncak Dewan akibat deal-deal dan kongsi politik sebelumnya. Secara hirarkis, kita tahu porsi pengambil keputusan tertinggi dan lobby-lobby anggaran ada di level mana kan, ya?" selorohnya tanpa meneruskan lebih lanjut.

Igo Ilham melanjutkan, "Kami dengan semangat bersih, peduli, dan profesional senantiasa menjadi pilar pendukung bagi program yang pro terhadap rakyat. Hal ini tertuang dalam poin persetujuan penambahan APBD DKI 2008 untuk anggaran belanja untuk Jaminan Pelayanan Kesehatan JPK untuk keluarga miskin (Gakin) sebesar Rp 30 miliar.

Kami juga mendukung adanya anggaran untuk subsidi nelayan di DKI sebesar Rp 12 milliar mengingat betapa sulit dan terhimpitnya kehidupan nelayan di tengah mahalnya bahan bakar dan fluktuasi cuaca yang membuat para nelayan tidak bisa melaut.

Kami bahkan mendorong adanya bantuan kependidikan dari Pemerintah Pusat yang dilebur dalam Kesra dan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Guru sebesar Rp 33,93 miliar yang tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di wilayah DKI.

Namun kesemua itu harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat! yang seperti tadi
kan program yang rawan untuk bocor" tutupnya sambil terseyum.
 

Arsip