Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta

Tuduhan Ketua DPRD DKI bahwa APBD Perubahan 2008 belum bisa diketok karena adanya permainan dari komisi-komisi telah menjadi bola liar yang mencerminkan krisis pengambilan keputusan di Kebon Sirih. Ketidakmampuan ini dinilai Fraksi PK Sejahtera sebagai dampak anatomi kongsi dan koalisi yang ada di tubuh Eksekutif dan Pimpinan DPRD DKI.

Symptom 'gagap-budgeting' ini merupakan radang-KKN yang tidak bisa ditolerir yang mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres di level tertinggi pengambil kebijakan, ungkap seorang pengamat anggaran daerah. "Di komisi B, kami sudah menyetujui semua perubahan usulan dari eksekutif sejak awal Agustus. Kami sudah setujui, dan semuanya berjalan tanpa hambatan. Kami tidak main-main, anti hanky panky dan sudah bergegas untuk menyetujui Perubahan APBD DKI 2008 yang Pro-Keadilan dan Kesejahteraan sejak awal Agustus," kata Sekretaris Komisi B DPRD Nurmansyah Lubis (F-PKS). APBD Perubahan yang program-program pembangunan sudah sangat dinantikan manfaatnya segera oleh Warga DKI.

Menurut dia, selain Komisi B, komisi lainnya juga telah menyelesaikan anggaran beberapa waktu lalu. Apalagi, setiap komisi juga sudah diberikan akses password ke Badan Perencanaan Daerah untuk melakukan koreksi secara online. Jadi, aneh jika ada komisi yang belum selesai, pungkasnya menutup pertemuan kemarin. Atau barangkali macetnya ber muara Pimpinan Dewan?, waallahua'alam.
 

Arsip