Oleh: Mia Chitra Dinisari

Jakarta, Sedikitnya empat dari tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak pengesahan peraturan daerah menyangkut proyek mass rapid transitt (MRT) karena dinilai terlalu membebani APBD.

Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (16 anggota), Fraksi Partai Demokrat (8 anggota), Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (7 anggota), dan Fraksi Amanat Nasional (6 anggota).

Jumlah anggota fraksi penolak itu sebanyak 37 orang, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota fraksi penerima Perda MRT, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (11 anggota), Fraksi Partai Golkar (11 anggota), dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (6 anggota).

"Itu peta terakhirnya. Fraksi yang awalnya menolak kan cuma dua, F-PPP dan F-PAN. Nah, sekarang F-PKS dan yang lain-lain bergabung. Otomatis, Perda MRT ini kalau tidak ditolak ya mundur pengesahannya," kata Sekretaris Komisi B DPRD Nurmansjah Lubis (F-PKS), kemarin.

Perda menyangkut MRT yang tengah dibahas adalah Perda tentang PT MRT Jakarta. Perusahaan itu adalah calon pengelola sarana moda transportasi massal kereta bawah tanah yang ditargetkan beroperasi 2015. Perda itu sempat ditarget untuk diketok 5 Mei lalu.

Nurmansjah mengatakan penolakan sejumlah fraksi itu terutama berpijak dari tekanan subsidi sebesar Rp85 miliar yang akan dialami APBD DKI selama 10 tahun untuk membayar kewajiban utang DKI serta belum adanya persetujuan dewan mengenai pengajuan pinjaman tersebut.

Masalah lain yang dipertanyakan DPRD, yakni terkait dengan pinjaman ke Japan Bank for International Cooperation (JBIC) tahap I sebesar Rp163 miliar yang semula ditujukan Rp100 miliar kepada pemerintah pusat untuk proyek MRT, dan Rp63 miliar untuk pembentukan PT MRT.

Namun, pada kenyataannya pengucuran dana untuk PT MRT hanya sebesar Rp15 miliar. "Kami mempertanyakan bagaimana itu. Dan sampai hari ini Pemprov belum menjelaskan ke mana sisa dari dana itu," kata Nurmansjah.

Selain itu, sambungnya, dewan juga mempertanyakan kepersisan proyeksi atau studi kelayakan menyangkut jalur kereta bawah tanah Lebak Bulus-Dukuh Atas. "Apakah itu sudah merupakan jalur yang tepat dari jumlah daya angkut penumpangnya atau bagaimana?"

Permasalahan berikutnya adalah adanya kekhawatiran tukar guling kepemilikan saham (share swap), ketika PT MRT sebagai pengelola tidak mampu membayar utang pada JBIC sebagai peminjam utama.

"Kami khawatir jika PT MRT tidak bisa membayar utang maka perusahaan dan sahamnya akan diambil alih oleh Jepang. Nah, siapa yang menanggung ini semua, ya anak-anak kita kelak di Ibu Kota ini," tambah dia.

Sudah dikaji

Menanggapi ini, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo membantah anggapan yang menyebutkan jika proyek MRT berikut pinjaman yang diajukan ke JBIC tidak melalui kajian mendalam hingga mengorbankan APBD-APBD mendatang..

"Pemprov DKI telah memperhitungkan tingkat cash flow pembangunan sarana moda transportasi itu sebelum mengajukan pinjaman pada JBIC. Pengkajiannya sudah sejak beberapa tahun lalu, buktinya kami sudah memiliki perkiraan cash flow 25 tahun ke depan," katanya.

Menurut dia, keberadaan MRT sangat diperlukan masyarakat DKI sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta terkait dengan rencana pengembangan sarana transportasi kereta api sebagai transportasi utama.

Dia meminta agar DPRD DKI segera mengesahkan Perda PT MRT Jakarta secepatnya "Pengesahannya sekarang tertunda karena reses DPRD. Sebelumnya tertunda karena Ketua DPRD tidak ada. Saya harap setelah reses ini perdanya segera disahkan."

Lintasan subway MRT akan dibangun 14,3 km Lebak Bulus-Dukuh Atas dengan 9 stasiun layang (Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, dan Senayan), serta tiga stasiun bawah tanah (Bendungan Hilir, Setiabudi, dan Dukuh Atas).

Total pembiayaan proyek MRT diperkirakan Rp10,26 triliun. Sumber pembiayaan diperoleh dari pinjaman JBIC Rp8,36 triliun, penyertaan modal pemerintah pusat Rp1,25 triliun, dan penyertaan modal pemprov Rp0,65 triliun. ([email protected])

Sumber: Bisnis Indonesia