Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi DKI Jakarta

Oleh :

H. IGO ILHAM, Ak

 

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta
Yang Terhormat Saudara Gubernur DKI Jakarta
Dan Para Undangan yang Kami Hormati

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007.

Seiring dengan telah dimulainya rangkaian kampanye Pemilu 2009, suasana politik di Kota Jakarta telah mulai menghangat. Berbagai atribut partai politik yang lolos sebagai Peserta Pemilu 2009, telah banyak menghiasi berbagai tempat di Jakarta. Hal ini merupakan pertanda positif akan adanya partisipasi politik publik yang merupakan prasyarat penting dalam sistem demokrasi bagi mewujudkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat. Oleh karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta menghimbau agar suasana kondusif dalam berdemokrasi ini terus kita jaga guna menjalankan pembenahan Jakarta yang berkesinambungan bagi kita semua.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,
Secara umum, realisasi pendapatan daerah tahun 2007 mencapai Rp 16,67 trilyun, atau hanya 89,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2007 Perubahan yang sebesar Rp 18,67 trilyun. Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2007, realisasi belanja daerah mencapai Rp 17,28 trilyun atau hanya 83,74% dari yang direncanakan pada APBD Tahun 2007 sebesar Rp 20,63 trilyun. Dari realisasi pendapatan dan belanja daerah, maka terdapat defisit sebesar Rp 0,61 trilyun.

Di sisi pembiayaan daerah, realisasi pembayaran utang pokok yang jatuh tempo mencapai Rp 38,36 milyar, dan realisasi pembayaran utang pada pihak ketiga mencapai Rp 5,20 milyar. Dengan demikian, sisa lebih perhitungan anggaran mencapai Rp 1,36 trilyun.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta mencermati beberapa hal penting yang perlu untuk disikapi secara serius terkait perhitungan APBD Tahun 2007. Hal paling mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah kegagalan mencapai target penerimaan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2007 mencapai Rp 16,67 trilyun, atau hanya 89,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2007 yang sebesar Rp 18,67 trilyun. Dalam penerimaan daerah sendiri, realisasi PAD hanya 84,85% atau Rp 8,73 trilyun, sedangkan realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp 7,57 trilyun atau 95,79%, dan realisasi Pos Lain-lain dari Pendapatan Daerah yang sah hanya 85,83% atau Rp 0,68 trilyun.

Terlihat bahwa kegagalan terbesar terjadi pada PAD yang hanya mencapai 84,85% dari target. Pada PAD sendiri, kegagalan terbesar terjadi pada pajak daerah dimana penerimaan pajak daerah yang gagal terpenuhi mencapai Rp 1,13 trilyun atau sekitar 13,58% dari total target penerimaan pajak. Terlepas dari berbagai upaya serius yang telah dilakukan oleh pemprov untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, kegagalan ini memprihatinkan. Di tengah semakin tingginya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan semakin pentingnya peran pajak daerah sebagai tulang punggung utama penerimaan daerah, penerimaan pajak daerah justru menurun. Dari 10 jenis pajak daerah, tidak ada satu pun pajak daerah yang mampu mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, retribusi daerah walaupun mampu memenuhi target, namun jumlahnya sangat tidak signifikan. Enam puluh jenis retribusi daerah, hanya mampu menghasilkan Rp 676,46 milyar, atau rata-rata hanya sekitar Rp 11,26 milyar per retribusi. Sudah seharusnya ada evaluasi yang menyeluruh terhadap retribusi yang tidak potensial dan hanya mendistorsi perekonomian serta membebani masyarakat dan dunia usaha.
Salah satu kelemahan lain yang terus terjadi adalah lemahnya pendayagunaan aset-aset daerah untuk menambah penerimaan daerah. Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari 22 instansi hanya Rp 29,64 milyar atau sekitar 80,24% dari target. Hingga kini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta melihat manajemen aset daerah masih sangat lemah yang ditandai oleh masih banyaknya aset-aset yang tidak produktif, aset-aset yang dalam sengketa, hingga penyerobotan aset daerah oleh pihak lain. Hal ini secara jelas menunjukkan lemahnya inovasi dalam pengelolaan aset daerah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk banyak membuat kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan aset daerah, seperti pembangunan sarana olahraga, kesenian dan sebagainya. Selain mendapat manfaat berupa sarana yang layak, pemerintah daerah juga dapat meraih hal lainnya tanpa perlu mengeluarkan dana APBD.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,
Di sisi lain, belanja pengeluaran daerah juga masih mengalami banyak masalah. Masalah klasik terbesar yang selalu terulang adalah lambat dan rendahnya penyerapan belanja daerah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta melihat banyak pos-pos belanja penting yang tingkat realisasinya rendah, seperti belanja untuk sarana dan prasarana kota yang hanya mencapai 70,95% (Rp 3,63 trilyun), SDA dan lingkungan hidup yang 80,43% (Rp 1,20 trilyun) serta pendidikan dan kesehatan yang 89,17% (Rp 2,57 trilyun). Hal ini sangat memprihatinkan karena secara langsung dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Selain itu, realisasi belanja tersebut baru terlaksana pada semester kedua tahun anggaran. Kelambatan ini menyebabkan manfaat dari sarana dan prasarana terlambat digunakan oleh masyarakat. Proses pembangunannya yang terburu-buru dapat menyebabkan kualitas barang atau bangunannya menjadi rendah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta mengusulkan agar ke depan pemprov dapat memberikan laporan tentang pelaksanaan belanja langsung per urusan atau per SKPD. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas setiap program-program pembangunan dari urusan atau SKPD yang bersangkutan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta juga menyoroti beberapa hal penting lain terkait realisasi APBD DKI Jakarta Tahun 2007, dimana untuk pertama kalinya APBD DKI Jakarta mendapat penilaian disclaimer dari BPK. Dari laporan audit BPK ditemukan pula berbagai indikasi penyalahgunaan dana APBD. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta menuntut adanya tindaklanjut yang memadai atas temuan-temuan BPK serta penegakan hukum yang tegas atas setiap penyalahgunaan anggaran publik.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,
Berkaitan dengan hasil (outcome) dari beberapa program-program prioritas, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta melihat pencapaian dan efektivitas dari program-program tersebut secara umum adalah rendah. Sebagai misal, hingga kini Busway koridor 8-10 belum beroperasi sedangkan infrastruktur yang telah dibangunnya menjadi terbengkalai dan banyak yang sudah rusak. Begitu pula halnya dengan program pembangunan rumah susun yang perkembangannya sangat lambat.

Program prioritas lain seperti program penghijauan dan program PPMK cenderung rendah efektivitasnya. Realisasi RTH rendah dan anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak terserap. Target RTH sebesar 13,94% pada 2010 hampir dipastikan sulit terpenuhi mengingat RTH Jakarta kini diperkirakan tidak lebih dari 9%. Sementara itu, pelaksanaan program PPMK seringkali tidak berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini mengindikasikan lemahnya desain dan targeting dari program PPMK. Ke depan, PPMK juga harus diperkuat dengan SDM yang baik, sistem yang transparan dan desain pengelolaan program yang berbasis partisipasi masyarakat luas termasuk melalui Musrenbang.

Hal berikutnya adalah pembangunan di Kepulauan Seribu yang lebih banyak terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan airship. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta meminta agar pembangunan airship tersebut dipertimbangkan kembali sehubungan kebutuhan warga Kepulauan Seribu terhadap bidang pendidikan dan kesehatan masih tinggi. Fakta Ujian Nasional terakhir memperlihatkan prestasi siswa SMA di Kepulauan Seribu menurun.

Selain itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta melihat pembangunan ekonomi kerakyatan yang tak kunjung membaik. Pasar-pasar tradisional semakin jauh tertinggal dari pasar-pasar modern. Beberapa pasar tradisional yang direnovasi tidak membawa peningkatan kesejahteraan karena harga kios yang tidak terjangkau pedagang. Penataan pedagang kaki lima (PKL) dan sektor informal juga sering tidak konsisten. PKL dan sektor informal tidak pernah tuntas, bahkan terkesan dipelihara.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Daerah DKI Jakarta memperhatikan berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat, seperti :

1. Pelaksanaan good governance yang masih dipertanyakan sehubungan masih maraknya pungli dalam pengurusan KTP, Akte Kelahiran, dan lain-lain. Di dalam masyarakat masih berkembang persepsi ”Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”.
2. Konsistensi Pemda DKI dalam merealisasikan Pergub yang berkaitan dengan Perda tentang Pendidikan, Pekerjaan Umum. Selain itu juga berkaitan dengan political will pemerintah daerah dalam mengajukan pembahasan raperda yang tertunda seperti Raperda Kesehatan.
3. Adanya tumpang tindih dalam melalukan tugas kontrol atas kinerja BUMD yang dalam hal ini ditangani oleh Biro Perekonomian dan BPM PKUD. Harus ada ketegasan dari eksekutif perihal institusi mana yang berkewajiban untuk melakukan hal itu.
4. Masih terdapat pemberdayaan pejabat yang sudah mengalami masa purna bhakti namun tetap diperkerjakan pada pengelolaan BUMD. Padahal Pemda DKI sudah saatnya menerapkan asas profesionalisme dalam mengelola ke BUMD-an.
5. Belum adanya ketegasan tindakan dalam bentuk reward and punishment atas ketidakberhasilan dan keberhasilan dalam pencapaian RKAP perusahaan.
6. Belum nampak adanya kemajuan yang sangat mendasar atas improvement koperasi yang mati suri.
7. Sentralisasi Pedagang kakilima yang belum juga dapat terwujud.
8. Khusus tentang persoalan kios-kiso di Tanah Abang Blok B, agar penjualannya dilakukan dengan transparan serta dengan harga yang wajar dan dapat dijangkau oleh para pedagang lama.
9. Fungsionalisasi LOKBIN yang belum ada kemajuan yang menggembirakan.
10. Secara kuantitatif jumlah pengangguran di Jakarta cukup tinggi yaitu 542.002 orang. Untuk itu, harus ada terobosan dari adanya peluang kesempatan kerja di bidang industri, perdagangan, bangunan dan jasa kemasyarakatan.
11. Tingkat kerusakan pada pesisir pantai dan ekosistem kelautan makin parah. Belum ada usaha maksimal dari pihak eksekutif untuk keluar dari masalah ini.
12. Belum ada ketegasan dari eksekutif mengenai pemberantasan flu burung, khususnya pengendalian atas perunggasan di Jakarta.
13. Kurangnya aneka ragam atraksi yang dilakukan Taman Margasatwa Ragunan, sehingga belum dapat menjadi sasaran obyek wisata yang sangat digemari oleh warga Jakarta. Pertunjukannya terkesan monoton dari tahun ke tahun.
14. Belum adanya implementasi nyata dari pilot project hydroponic sehingga belum dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif pengembangan sayur-mayur bagi warga Jakarta.
15. Belum nampak jelas hasil dari penanaman tanaman produktif di masyarakat Jakarta.
16. Promosi penyelenggaraan pariwisata di luar negeri belum menunjukkan hasil yang optimal dan memuaskan bagi kedatangan wisatawan mancanegera. Pelaksanaan promosi terkesan hanya sekedar wisata tanpa ada hasil yang nyata.
17. Program penataan kampung oleh Sudin-Sudin Perumahan yang masih harus ditingkatkan.
18. Penanganan Transjakarta Busway tidak professional. Karenanya, harus ada perombakan secara mendasar atas organisasi dan manajemen Transjakarta Busway. Bentuk BLU harus dirubah menjadi suatu perusahaan yang independen dalam bentuk PT dan bertanggungjawab penuh kepada Gubernur DKI Jakarta. Bukan hanya sekedar UPT di bawah Dinas Perhubungan.
19. Pemda DKI Jakarta juga harus konsisten berkaitan dengan penyediaan lahan pembuangan sampah, serta jangan menimbulkan masalah turunan bagi warga sekitar pembuangan sampah, seperti halnya yang terjadi di Marunda maupun di Duri Kosambi.

Selain hal-hal yang meminta perhatian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta juga MEMINTA PENJELASAN berkaitan dengan hal-hal yang menjadi pertanyaan masyarakat, seperti :

1. Pelayanan satu pintu perizinan yang masih sekedar lips services, belum merupakan layanan terintegrasi yang memisahkan sekat-sekat birokrasi. MOHON PENJELASAN!
2. Pusat Layanan Informasi Investasi Jakarta belum dapat diwujudkan sehingga banyak peluang investasi yang tidak dapat diimplementasikan. MOHON PENJELASAN!
3. Harus ada ketegasan atas permasalahan Dana Bina Ekonomi PPMK yang bermasalah sebesar RP 522 Milyar, dan adanya perombakan total konsep pengelolaan PPMK MOHON PENJELASAN!
4. Jumlah realisasi penempatan transmigrasi masih sangat kecil hanya 45 KK yang ditransmigrasikan ke daerah Sumaera Selatan. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi. MOHON PENJELASAN!
5. Kondisi kesejahteraan nelayan belum ada perbaikan yang mendasar sampai saat ini. MOHON PENJELASAN!
6. Mengapa pembuatan Terminal Agrobisnis dalam tahun 2007 tidak dapat direalisasikan, padahal telah banyak dikeluarkan biaya-biaya yang berkenaan dengan biaya konsultan perencanaan yang meliputi persiapan persiapan yang berkenaan dengan hal itu. MOHON PENJELASAN!
7. Mengapa Perda-perda yang berkenaan dengan Perda Perpasaran Swasta, Perda Penanaman Modal, Perda Pekan Raya Jakarta, Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Perda Koperasi, Perda Industri dan Perdagangan, belum dituntaskan sampai saat sekarang. MOHON PENJELASAN!

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,
Terhadap implementasi kebijakan pembangunan bidang pendidikan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta meminta agar monitoring terhadap pelaksanaan BOP harus diawasi secara serius. Jangan biarkan sekolah menjadi lembaga yang melakukan pungutan-pungutan liar, padahal sekolah merupakan tempat menyampaikan nilai-nilai moral. Di lapangan, ada kasus-kasus yang terkait dengan hal tersebut, karenanya harus dipikirkan metode penyelesaiannya secara tuntas.

Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin masih sering mengalami kendala. Secara psikis, masyarakat miskin banyak yang tidak mau berobat ke rumah sakit karena sudah terbebani dengan mekanisme administratif yang membuat mereka stres. Karenanya, pemerintah daerah seharusnya memastikan bahwa sosialisasi tentang pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dapat benar-benar dipahami oleh mereka. Pada aspek lain, seharusnya Pemerintah DKI Jakarta harus memberi perhatian yang lebih besar tehadap program promosi kesehatan dan upaya preventifnya. Fakta menunjukkan bahwa wabah penyakit menular di masyarakat masih terus terjadi. Hal ini seharusnya disikapi secara serius. ”Mencegah lebih baik daripada mengobati”, harus menjadi cara pandang pemerintah daerah. Kepala-kepala Puskesmas seharusnya berkeliling pada hari-hari tertentu setiap pekannya, untuk memberi penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat.
Pada pelaksanaan program pembinaan pemuda, pemerintah daerah seharusnya melakukannya dengan lebih serius atas program-program pembinaan yang ada. Jangan hanya jadi ”program di atas kertas” yang tanpa makna. Begitu pula pada bidang olahraga, prestasi para atlit tidak ada maknanya kalau masyarakat tidak gemar berolahraga. Karena itu, upaya membangun kesadaran berolahraga di masyarakat harus serius sebagaimana upaya menyiapkan para atlit yang terlatih.

Dalam bidang kesenian, sebaiknya pemerintah daerah mengarahkan pada pembangunan kesenian yang memasyarakat namun tetap bernilai positif. Begitu pula halnya dengan panggung-panggung kesenian yang seharusnya lebih ramai dijadikan ajang kreasi kaum muda yang positif. Dalam bidang budaya, Kota Tua yang direvitalisasi jangan sekedar menjadi situs wisata yang klasik dan ditinggal orang. Tempat wisata tersebut harus senantiasa ramai dan menjadi daerah kunjungan wisata yang menarik serta menjadi daerah kunjungan sejarah, bukan hanya tempat yang hanya digunakan pada saat Hari Ulang Tahun DKI Jakarta saja. Budaya-budaya khas Jakarta, sebaiknya mendapat perhatian yang lebih besar ke depannya. Bukan hanya lenongnya, tapi Jakarta yang dikenal sebagai Gerbang Indonesia, Jakarta yang dibangun oleh Ulama Mujahid Fatahilah, Jakarta yang pernah diperjuangkan oleh Pitung, MH Thamrin, dan lain-lain, serta Jakarta sebagai kota yang penuh dengan perjuangan.

Kegagalan penyediaan lahan pemakaman pada tahun 2007, juga harus menjadi catatan penting bagi Pemda DKI Jakarta. Jangan sampai terjadi dimana penduduk DKI Jakarta yang meninggal dunia harus dibawa keluar Jakarta karena tidak adanya lahan pemakaman yang tersedia. Selain itu, pelayanan pemakaman harus dibangun dengan penuh pengayoman terhadap keluarga almarhum. Pemda DKI Jakarta harus benar-benar menempatkan keluarga yang tengah berduka sebagai pihak yang mendapatkan perhatian, bukan malah dibebani dengan biaya ini dan itu.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta meminta agar pemberian bantuan kepada mesjid-mesjid di Jakarta sebaiknya diberikan secara merata, sehingga tidak perlu menunggu mereka mengajukan proposal. Mesjid-mesjid itu harus dibina dan diberdayakan sebagai elemen yang membantu pemerintah daerah melahirkan masyarakat yang berbudi pekerti luhur dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,
Sebagai penutup Pemandangan Umum ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta meminta Saudara Gubernur untuk dapat mengambil pelajaran dari segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007, baik dari sisi kemampuan perencanaan maupun pencapaian target pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Sebaiknya, semangat team work dibangun lebih kuat, terutama dari sisi pembangunan suasana psikologis yang kondusif dari para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap model kepemimpinan Saudara Gubernur agar kebersamaan dan produktivitas kerja menjadi lebih baik ke depannya.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Propinsi DKI Jakarta ini. Atas perhatian hadirin, kami mengucapkan terima kasih.

Billahit-taufiq wal Hidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta, 31 Juli 2008

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

Ketua,

 

H. Selamat Nurdin, S.Sos

 

Sekretaris,

Dra. Hj. Maria Ahdiati
 

Arsip